Memiliki Lebih Dari 10 Kamar Kost, Pengusaha Wajib Bayar Pajak Daerah


Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Rosias Kabalmay : “Peraturan daerah tersebut telah mewajibkan untuk semua orang/subjek yang memanfaatkan jasa rumah kost, harus membayar jasa sebesar 5%. Namun sampai dengan bulan Maret 2019 Badan Pendapatan Daerah belum berupaya untuk melakukannya sejak perda tersebut diberlakukan”

Saumlaki, Menindaklanjuti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan, penyedia atau pengusaha rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 unit adalah pengusaha wajib pajak.

“Peraturan daerah tersebut telah mewajibkan untuk semua orang/subjek yang memanfaatkan jasa rumah kost, harus membayar jasa sebesar 5%. Namun sampai dengan bulan Maret 2019 Badan Pendapatan Daerah belum berupaya untuk melakukannya sejak perda tersebut diberlakukan.” Sebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rosias Kabalmay, di Saumlaki, Senin (18/3/2019).

Adapun alasan mendasar belum diterapkannya peraturan daerah tersebut sejak tahun 2011 menurut Kabalmay karena tingat pertumbuhan usaha rumah kost belum terlalu menonjol dibandingkan pada dua tahun terakhir.

“Tahun 2011 tingkat perkembangan kota Saumlaki belum tertalu capat dibandingkan sekarang dan pada umumnya belum ada yang memilki rumah kost lebih dari 10 kamar. Namun sejak 2018 ketika dilakukan survey dan tahun 2019 dilakukan inventarisir, ditemukan bahwa ada 21 wajib pajak yang memiliki kosan lebih dari 10 kamar. Oleh karena itu sebelum dilakukan pemungutan kami awali dengan sosialiasi sehingga pengusaha dan pemerintah daerah memiliki presepsi yang sama terkait regulasi yang mengatur.” Katanya.

Kabalmay berterima kasih karena lewat pendekatan dan sosialisai yang dilakukan terhadap para pengusaha rumah kost telah disepakati dan memiliki pemahaman yang sama untuk memberlakukan pemungutan pajak rumah kost pada bulan April 2019 mendatang.

“Karena regulasinya demikian maka jumlah minimal kamar yang diwajibkan untuk menarik pajaknya adalah 10 kamar. Tetapi ke depan jika ada perubahan regulasi maka permasalahan tersebut bisa diatasi. Untuk sementara suka atau tidak suka tetap kita harus kenakan pungutan pajak sesuai peraturan daerah maupun undang-undang.”

Pada kesempatan terpisah salah satu pengusaha rumah kost, Frans Salembun mengatakan, sebagai warga negara yang baik wajib untuk taat terhadap segala ketentuan hukum yang berlaku tetapi memohon kebijakan pemerintah daerah untuk meninjau kembali peraturan daerah tersebut.

“Mohon kebijakan pemda, bagaimana kita menimbang rasa. Menurut saya, pemilik kost baik 1 atau 2 kamar, semuanya wajib bayar pajak supaya merata. Karena adanya pajak, pasti ada kamar kost yang mahal, ada yang murah walaupun bangunan dan fasilitasnya sama.” Jelas Frans Salembun.

Lanjutnya, “Kami yang punya 10 kamar akan kehilangan pelanggan karena yang memiliki kamar kurang dari 10 akan lebih murah. Jika harga kamar ditambah pajak misalnya, Rp.400 ribu/unit ditambah pajak 5% jadinya Rp.420 ribu. Sedangkan pemilik yang hanya 5 kamar tetap dengan harga Rp.400 ribu/unit tanpa pajak, maka orang berpikir daripada saya bayar Rp.420 ribu lebih baik Rp.400 ribu.” Pungkas pria paruh baya, yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

©Diskominfo 2019


Share post ini: