Implementasi Pengaduan Masyarakat Secara Online


Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar - Agustinus Utuwaly : “Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana Informasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam mendukung pelaksanaan perizinan secara terkoordinasi, efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik.”

Saumlaki, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar meluncurkan produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan masyarakat dan penerapan aplikasi call center pengaduan berbasis online dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019.

“Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana Informasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam mendukung pelaksanaan perizinan secara terkoordinasi, efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik.” Kata Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Agustinus Utuwaly di Saumlaki, Senin (19/8/2019).

Peraturan Bupati dan Aplikasi Call Centre ini dinilai optimal karena kedepannya diharapkan menjadi Pedoman dan Nilai Hukum dalam sistem pelayanan pemerintah.

Pengelolaan pengaduan masyarakat yang tadinya masyrakat harus datang ke Dinas Penanaman Modal untuk melakukan pengaduan yang harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya serta mekanisme yang berbelit-belit/manual, kini sudah dipermudahkan dengan adanya aplikasi call centre dimana masyarakat hanya dengan menggunakan telepon genggam/ handpohne sudah bisa menyampaikan aduan.

“Kegiatan ini tentu menjadi sebuah langkah startegis dalam mendorong implementasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan dan fasilitas penanaman modal.” Lanjut Utuwaly.

Utuwaly berharap, dengan diluncurkan Peraturan Bupati dan Aplikasi Call Centre maka kapasitas dan kemampuan SDM dapat meningkat, maka tidak akan ada lagi hambatan mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan tepat.

“Kita semua dapat berjalan dalam koridor yang tepat, mengikuti dinamika perubahan dengan tetap berpegang teguh pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.” Tegasnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menunjang pelayanan publik merupakan tuntutan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Dalam perkembangannya e-Government merupakan bagian terpadu dalam pembangunan struktur, sistem dan proses pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

“Harus kita ingat bahwa, dengan bergesernya model pelayanan menjadi berbasis online, maka ada perubahan paradigma, dari semula pemerintah yang berperan sebagai pemberi izin sekarang ini menjadi penyedia layanan perizinan.” Ujarnya.

Lanjutnya, “Mari kita optimalkan kegiatan ini untuk mendorong peningkatan percepatan pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi semakin baik dan optimal.” Pungkas pria yang pernah duduk sebagai wakil rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selama tiga periode berturut-turut.


Share post ini: