GAJI P3K AKAN DIBAYAR AWAL BULAN MARET


Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat menghimbau kepada semua P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersabar karena dipastikan gajinya akan dibayarkan di awal Maret 2019.

Saumlaki, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan akan bernapas lega di bulan Maret setelah terhitung selama 2 bulan penuh sejak Januari dan Februari belum menerima hak-hak mereka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (20/2), menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji kepada P3K tersebut disebabkan karena keterlambatan SKPD melakukan pengusulan sehingga proses penetapan Surat Keputusan (SK)  Perpanjangan P3K 2019 mengalami keterlambatan.

“Karena SKPD terlambat mengusulkan kepada Bupati melalui Sekda maka konsekuensinya SK  terlambat disiapkan.” ujar sekda Piterson Rangkoratat.

Sebelumnya  terdapat sejumlah SKPD yang telah mengusulkan perpanjangan SK P3K di awal tahun kerja namun masih terdapat beberapa SKPD yang terlambat melakukan pengusulan. Terhadap hal ini, pada prinsipnya pemerintah daerah mengakomodir semua usulan tersebut dan selanjutnya akan ditetapkan secara kolektif.

Sekda mengaku, meskipun pengusulan P3K tidak disampaikan secara serempak karena terdapat sebagian SKPD yang terlambat mengusulkannya namun tidak berarti sebagian saja yang diakomodir “semua usulan SKPD harus masuk kemudian disiapkan dan diajukan SK-nya secara kolektif kepada Bupati untuk ditandatangani.” lanjutnya.

Menjawab isu yang menyebutkan kondisi yang sama juga terjadi di awal tahun 2018 lalu, dan hanya sebagian P3K yang menerima gaji mereka karena pengusulan SK oleh SKPD yang tidak dilakukan secara serempak alias sebagian mengalami keterlambatan, sekda menepis isu tersebut.

”saya pastikan itu tidak ada! Tahun 2018 lalu adalah tahun dimana kita lakukan penataan ulang P3K di kabupaten ini agar sesuai kebutuhan. Akhir tahun 2018, setiap pimpinan SKPD wajib melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja P3K, dari hasil evaluasi tersebut baru diputuskan seorang P3K diusulkan kembali untuk diperpanjang kontraknya di tahun berikut atau tidak. Nah, dalam proses inilah sering kita temui ada SKPD yang nakal, misalnya saja kedapatan SKPD mengusulkan jumlah tenaga P3K lebih dari yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan kita harus melakukan penelitian ulang untuk memastikan validitas usulan tersebut, sekaligus memastikan pagu anggaran yang tersedia dalam APBD 2019 cukup untuk membayar gaji seluruh P3K bulan Januari sampai Desember. Saya menghimbau kepada semua P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersabar karena dipastikan gajinya akan dibayarkan di awal Maret 2019.” tutupnya

(Diskominfo)


Share post ini: