DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IMPLEMENTASI PERDA 26 TAHUN 2013


Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Corneles Belay dan jajarannya mulai melakukan razia di jalan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar lingkungan kantor pada saat jam kerja.

Saumlaki, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan langkah-langkah strategi dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Corneles Belay dan jajarannya mulai melakukan razia di jalan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar lingkungan kantor pada saat jam kerja.

“upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja pada saat dilakukan razia, berpatokan pada perada 26 tahun 2013, bab XII dan XIII yaitu tentang tertib birokrasi dan tertib jam kerja,” kata Belay saat dihubungi di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kamis (17/1/2019).

Sebagai langkah awal implementasi Perda 26 tahun 2013 Dinas Pol PP mulai melaksanakan sosialisasi kepada ASN dan para siswa/siswi yang terjaring razia, dan  kegiatan tersebut direncanakan dilakukan setiap hari pada jam kerja, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam birokrasi.

Menyinggung sanksi yang akan dikenakan pada ASN yang terjaring razia, Belay menjelaskan, “pertama, kami memberikan peringatan dalam bentuk sosialisasi, yang kedua setelah mereka terjaring, biodata mereka akan diambil kemudian kami akan memberikan pemberitahuan kepada pimpinan SKPD, ketiga menyurati Bupati Maluku Tenggara Barat selaku pejabat pembina kepegawaian untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kata Belai.

Dalam pelaksanaan razia, Dinas Satuan Pol PP tetap berpatokan pada Standar Operasiona Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011. Selain itu juga Satpol PP berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Polres Maluku Tenggara Barat terkait dengan izin penggunaan jalan untuk melakukan razia.

Sampai dengan saat ini sudah 96 orang ASN yang terjaring dalam kegiatan tersebut, mereka hanya diberikan arahan dalam bentuk sosialisasi tentang Perda ketertiban umum kemudian dilepas. Kebanyakan dari mereka yang terjaring dalam razia tersebut memberikan alasan bawah mereka sedang melakukan pengurusan administrasi keungan pada bank dan ada juga yang berasalan tentang pengurusan masalah pribadi (mengantar/menjemput anak ke sekolah). Untuk itu dalam upaya untuk mempermudah proses aktivitas ASN di luar lingkungan kantor, maka diwajibkan mengantongi izin resmi dari pimpinan SKPD.

Kegiatan sosialisasi tersebut akan berakhir pada 30 Januari 2019, yang kemudian pada bulan Februari dan seterusnya akan dikenakan sanksi kepada mereka yang terjaring razia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.


Share post ini: