Bupati Kepulauan Tanimbar Sampaikan 8 Isu Dalam Raker Pemdes


Bupati Kepulauan Tanimbar : “Dikesempatan ini perkenankan saya menyampaikan delapan isu strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi penyusunan program kerja pemerintahan desa di desa masing-masing.”

Saumlaki, Rapat Kerja Pemerintahan Desa yang berlangsung di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan rapat evaluasi terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mencermati hasil evaluasi terhadap pengelolaan APBDes tahun 2019, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dalam sambutan kegiatan tersebut menyampaikan 8 isu utama terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Dikesempatan ini perkenankan saya menyampaikan delapan isu strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi penyusunan program kerja pemerintahan desa di desa masing-masing.” Jelas Fatlolon di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Jumat (8/3/2019).

Kedelapan isu tersebut antara lain pertama, kenaikan DD/ADD mejadi Rp.140 miliar, proses audit Dana Desa oleh BPK dan target pemda terhadap hasil audit keuangan tahun 2018 mengharapkan mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kedua, keterlambatan penyusunan APBDes 2019 oleh karena itu melalui Raker Pemdes dimintakan agar seluruh APBDes sudah harus rampung sebelum 31 maret 2019. Mengingat DD triwulan I telah ditransfer dari Pempus ke rekening Pemda, oleh karena jangan sampai tertunda ke bulan April.

Ketiga, Tunjangan tetap penghasilan Kepala Desa, Sekdes, Bendahara Desa, Operator Desa, Marinyo, Anggota BPD pada tahun 2019 telah diputuskan untuk dinaikan dan Dinas PMD telah menyiapkan format untuk menaikan penghasilan. Targetnya paling lambat tahun 2022 sudah mencapai Rp.5 juta/bulan.

Keempat, menentukan skala prioritas pengelolaan DD/ADD. Karena dengan nilai Rp.1,5-2,5 miliar tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan desa, karena itu harus ada skala prioritas sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dimintakan para kepala desa prioritas membenahi rumah-rumah penduduk yang tidak laik huni karena merupakan salah satu dari 33 variabel angka kemiskinan.

Kelima, untuk menjawab ketertinggalan alokasi DD/ADD harus diperuntukan mengatasi permasalahan kemiskinan di desa dan mengurangai belanja aparatur.

Keenam, Dimintakan kepada Kades dan BPD untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam rangka pesiapan pemekaran desa. Hal ini dimaksudkan untuk mempecepat pembangunan oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius Pemdes dalam  mempersiapkan peningkatan status dusun menjadi desa.

Ketujuh, Mempercepat bantuan untuk rumah ibadah dan sarana transportasi tokoh agama. Jika pada tahun 2018 belum direalisasi agar mendapat prioritas. Juga anggaran dan ruangan khusus kepada Tim Penggerak PPK di tingkat desa dan kecamatan.

Kedelapan, mengarahkan para pemangku kepentingan di desa dan kecamatan agar netral dalam menghadapi pelasanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Saat ini aturan sudah semakin ketat, kita seluruh Aparatur Sipil Negara, para guru, tenaga kesehatan, para kades, ketua BPD, seluruh perangkat desa kita netral.” Pungkas Fatlolon.

© Diskominfo 2019


Share post ini: