Bupati Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022


Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, S.H., M.H., membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022, bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki, Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Selasa, 23 Februari 2021. Forum ini dibuka ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Romi Agusriansyah, S.I.K., didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saumlaki, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, S.H., M.H., membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022, bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki, Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Selasa, 23 Februari 2021. Forum ini dibuka ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Romi Agusriansyah, S.I.K., didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Di dalam sambutannya, Bupati mengemukakan betapa strategisnya pelaksanaan forum ini dari sudut pandang substansi. “Pilihan rasional sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang menjadi platform forum ini diharapkan dapat mengeskalasi kualitas perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, kontribusi piker dari seluruh peserta forum berbasis pengetahuan dan pengalaman historis, serta benchmarking yang didasarkan pada informasi yang handal menjadi sangat penting. Dengan demikian, Bapak dan Ibu Peserta forum yang saya hormati, saya memiliki harapan yang besar bahwa forum ini akan sukses dalam melahirkan perencanaan pembangunan yang baik, karena gagal dalam merencanakan adalah sama dengan merencanakan kegagalan,” tegas Fatlolon.

Sebagai persiapan pelaksanaan forum ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merumuskan beberapa Isu Strategis, Tema Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan yang relevan pada tahun 2022. “Isu Strategis, Tema Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan pada prinsipnya bersifat tentatif otokratik, sehingga perlu dimutakhirkan dalam diskusi bersama sebelum dituangkan sebagai bahan pembahasan rencana pembangunan pada forum Musrenbang tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan,” kata Fatlolon.

Adapun Isu Strategis pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 adalah: (i) belum optimalnya pencegahan dan penanganan Covid-19, (ii) masih rendahnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, (iii) rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19, (iv) minimnya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, (v) rendahnya pemerataan kualitas infrastruktur dasar, dan (vi) rendahnya kinerja pemerintah daerah akibat terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara itu, Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dirumuskan adalah: “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Tanimbar Unggul”.

Sedangkan Rencana Program Prioritas Pembangunan di tahun 2022 adalah: (i) percepatan pemulihan ekonomi lokal, (ii) peningkatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, (iii) pemerataan kualitas infrastruktur dasar, (iv) peningkatan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, serta (v) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kelima prioritas pembangunan tersebut di atas, akan dijabarkan lebih detail ke dalam program-program prioritas dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada kesempatan ini, Fatlolon juga mengemukakan bahwa tahun 2022 yang akan datang merupakan tahun terakhir (tahun transisi) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sehubungan dengan itu, disadari penuh bahwa dalam pelaksanaannya dijumpai terdapat peningkatan sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.

Dari aspek sumber daya keuangan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kapasitas fiskal sangat rendah yang dicerminkan antara lain dengan: (i) angka Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di bawah 0,5 yang masuk dalam kategori sangat rendah, dan (ii) rendahnya Indeks Kemandirian Daerah yang berada pada angka 0,3 yang dikategorikan tidak mandiri. Keterbatasan ini, diperparah lagi dengan merebaknya pandemi Covid-19 selama kurang lebih satu tahun terakhir yang berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga hal ini merupakan kontributor utama belum optimalnya pencapaian target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

“Ambil misal, dalam APBD induk tahun 2020 telah ditetapkan besaran dana transfer sebesar Rp. 999.513.627.000, namun dalam perjalanannya Pemerintah Pusat kembali melakukan pengurangan dana transfer tersebut menjadi Rp. 850.300.851.000, atau berkurang sebesar Rp. 149.212.776.000. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2021 ini, di mana dalam APBD Induk telah ditetapkan besaran dana transfer sebesar Rp. 904.229.085.000, namun baru saja dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, di mana di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengisyaratkan terjadi pengurangan dana transfer Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi Rp. 838.607.855.000, atau berkurang sebesar Rp. 65.621.230.000,” kata Fatlolon.

Meskipun demikian, Fatlolon menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap melaksanakan keseluruhan tahapan pembangunan di daerah ini dengan sebaik mungkin, dan oleh karena itu diharapkan partisipasi dari setiap pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. “Meskipun di tengah keterbatasan sumber daya dan kondisi yang tidak bersahabat ini, saya beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara konsisten mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, saya mengajak kita semua untuk menelaah progres pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara imparsial dan tidak menggeneralisir berdasarkan pengamatan yang tidak menyeluruh,” harap Fatlolon.

Fatlolon menutup sambutannya dengan mengutip kata-kata bijak dari Ethan Hawke, seorang aktor sekaligus penulis dan sutradara dari Amerika Serikat, bahwa ”Sukses tidak diukur dengan apa yang Anda capai; itu diukur dengan rintangan yang Anda atasi”.

Untuk diketahui, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Drs. R.B. Moriolkossu, M.M., dan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, R.R.M. Kabalmay, S.Pt., M.Si., bertindak sebagai narasumber dalam dialog yang dilaksanakan dalam forum ini. Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Zakarias Lamere, S.Sos., M.Si., bertindak sebagai moderator.

Forum yang berlangsung selama satu hari itu diikuti oleh para peserta yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pimpinan SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan perwakilan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), yang terdiri dari para pelaku usaha, pimpinan perguruan tinggi swasta, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para stakeholder lainnya.

 


Share post ini: