BPK RI Perwakilan Maluku Lakukan Uji Fisik Kendaraan Bermotor


Uji Fisik terhadap kendaraan bermotor oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku bersama dengan Aset Tracking Team, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bertempat di Halaman Upacara dan Parkir Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Jumat (01/03).

Saumlaki, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku  bersama dengan Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan Uji Fisik terhadap Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, bertempat di Halaman Upacara dan  Parkir Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Jumat (01/03).

Kepala Bidang Aset BPKAD, Robertho Tupamahu,SE ketika ditemui saat memimpin langsung pelaksanaan Uji Fisik Kendaraan mengatakan, Pelaksanaan Uji Fisik ini dilakukan dalam rangka  penataan aset-aset daerah, khususnya kendaraan roda 2 dan 4, sedangkan bagi BPK uji fisik ini merupakan bagian dari pelaksanaan Audit Pendahuluan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"kegiatan ini juga bagian dari rencana pemerintah daerah khususnya BPKAD dalam melakukan penataan aset daerah. Bersamaan dengan Tim BPK yang saat ini sementara melakukan  Audit Pendahuluan, pemeriksaan ini dilakukan baik terhadap fisik kendaraan maupun surat-surat kelengkapannya" ujar Tupamahu.

Terdapat 16 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang oleh BPK dijadikan sebagai sampel dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk SKPD lainya akan dilakukan oleh Tim BPKAD kemudian.

"secara internal kami telah membentuk Aset Tracking Team, yaitu tim di internal BPKAD yang bertugas melakukan penelusuran terhadap aset daerah sampai ke kecamatan. Hal ini kami lakukan sebagai tindaklanjut rekomendasi BPK serta rencana Pemerintah Daerah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," ungkapnya.

Sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selalu memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Salah satu kendala sehingga sulit memperoleh opini  WTP adalah permasalahan pengelolaan aset.

"dalam setiap kesempatan pimpinan daerah selalu menegaskan kepada kami untuk bekerja lebih keras melakukan penelusuran dan tata kelola aset-aset yang masih bermasalah, dan kegiatan hari ini adalah bagian dari upaya kami melakukan penataan" lanjutnya.

Lebih lanjut Tupamahu mengakui bahwa untuk penataan kendaraan saja pihaknya mengalami kendala terkait dengan kepatuhan SKPD-SKPD melengkapi dan memasukan dokumen administrasi kendaraan. Banyak SKPD pada saat melakukan pengadaan kendaraan, terlambat bahkan tidak pernah menyampaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada kami untuk disimpan. Saat ini hanya tercatat 307 unit kendaraan roda 2 dan 117 kendaraan roda 4 yang dokumennya kami miliki, selebihnya masih disimpan oleh SKPD, bahkan banyak sekali yang ditemukan masih terdapat di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Maluku (Samsat Saumlaki), yang tidak diambil kembali pada saat pengurusan perpanjangan STNK. Terhadap hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Samsat Saumlaki agar dapat mengambil dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut serta mengusahakan adanya kemudahan pada saat pengurusan perpanjangan STNK oleh SKPD.

"biasanya SKPD saat akan mengurus perpanjangan STNK akan meminjam BPKB Asli dari kami. Ke depan, hal itu tidak akan terjadi lagi. SKPD hanya akan membawa BPKB foto copy untuk pengurusan perpanjangan STNK. Terhadap hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Samsat Saumlaki. Saya berharap ke depan setiap SKPD dapat saling bekerjasama dan mematuhi mekanisme pengelolan barang milik daerah dengan baik, sehingga daerah ini dapat keluar dari permasalahan yang selama ini dihadapi dan target Opini WTP dapat kita raih," tutupnya.

©diskominfo-mtb


Share post ini: